Wacana pemilihan kepala daerah yang tidak dilakukan secara langsung melalui rakyat menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk Moh Ramdhan Pomanto atau yang lebih dikenal sebagai Danny Pomanto. Eks Wali Kota Makassar ini menegaskan dukungannya terhadap pemilihan langsung, yang ia anggap sebagai hak dasar rakyat yang harus dipertahankan. Ia menunjukkan bahwa pemilihan langsung merupakan elemen penting dalam proses pendidikan politik di Indonesia.
Dalam pandangannya, hak memilih adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga dan dihargai. Danny berargumentasi bahwa sejarah sudah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mengembalikan hak memilih kepada seluruh rakyat, terutama setelah reformasi yang mengubah banyak hal dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyoroti betapa anehnya jika hak tersebut yang telah diperoleh melalui proses sejarah kini ingin dicabut kembali. Menurutnya, ada banyak pertimbangan yang mendukung pentingnya pemilihan langsung, dan ini adalah saat yang penting bagi masyarakat untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai demokrasi.
Pentingnya Pemilihan Langsung Dalam Demokrasi
Danny mengungkapkan bahwa pengalaman pribadinya sebagai peserta dalam lima pilkada membuatnya memahami betapa vitalnya proses pemilihan kepala daerah yang langsung. Pemilihan langsung bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan proses penting dalam membentuk mentalitas demokrasi, baik bagi masyarakat maupun para kandidat. Proses inilah yang tidak akan dirasakan jika pemilihan tidak dilakukan secara langsung.
Dengan pemilihan langsung, masyarakat memberikan suara mereka secara langsung kepada calon pemimpin yang dinilai layak. Ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi tanpa terikat oleh norma-norma politik tertentu yang mungkin menghambat aspirasi rakyat. Melalui pemilihan yang inklusif ini, calon pemimpin dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang mereka wakili.
Sebaliknya, jika pemilihan dilakukan melalui parlemen, Danny memprediksi bahwa hal ini akan membatasi ruang keterlibatan masyarakat. Dalam situasi itu, koneksi politik akan lebih berperan dibandingkan dengan dukungan publik, sehingga bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga. Ini bisa mengakibatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi renggang.
Risiko Munculnya Figur ‘Titipan’
Lebih jauh lagi, Danny mengingatkan tentang potensi munculnya figur ‘titipan’ dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan melalui DPRD. Ia khawatir bahwa masyarakat tidak akan mengetahui kualitas dan kemampuan calon yang diusulkan. Pendekatan ini dapat menciptakan situasi di mana keinginan individu atau kelompok tertentu lebih diutamakan daripada aspirasi masyarakat keseluruhan.
Kekhawatiran ini mencerminkan pandangan Danny bahwa proses demokrasi harus benar-benar mewakili suara rakyat. Tidak jarang calon yang diusulkan oleh DPRD adalah mereka yang memiliki hubungan erat dengan kelompok-kelompok tertentu, yang mungkin tidak selamanya sejalan dengan kebutuhan rakyat. Hal ini membuat pentingnya memberikan hak memilih kembali kepada rakyat menjadi sangat relevan.
Selanjutnya, Danny menegaskan bahwa hak memilih adalah anugerah dari Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Dengan menegaskan kembali bahwa proses pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung, ia mengajak semua pihak untuk lebih aktif dalam menjaga hak demokratik ini. Bagi Danny, perdebatan tentang pemilihan langsung dan tidak langsung seharusnya mengandung nilai-nilai luhur yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat.
Sikap Partai dan Konsistensi di Tengah Kontroversi
Partai yang Danny wakili, PDI Perjuangan, menunjukkan komitmennya untuk menolak wacana pemilihan tidak langsung. Sikap ini mencerminkan konsistensi dan dukungan terhadap nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan selama ini. Danny mengikuti sepenuhnya arahan resmi partai dalam menyuarakan poin ini, dengan harapan agar hak setiap warga negara untuk memilih dapat dipertahankan dan dihormati.
Melalui berbagai pengalaman dan perjalanannya dalam politik, Danny berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Ia juga berpendapat bahwa sikap partai yang menolak pemilihan melalui DPRD adalah langkah yang tepat, karena hal ini bertentangan dengan semangat reformasi yang mengutamakan keterlibatan rakyat dalam perpolitikan.
Pengalaman Danny dalam mengikuti berbagai kontestasi pemilihan, termasuk Pilgub dan Pilkada, menjadi bukti nyata tekadnya untuk berkontribusi dalam proses politik yang lebih terbuka. Dengan dukungan masyarakat, ia percaya bahwa pemilihan langsung adalah jalan yang paling tepat untuk memastikan kesejahteraan umum dan kemajuan daerah.
Dalam konteks Pilgub, Danny juga pernah mencalonkan diri di beberapa pemilihan dan mengenang perjalanan tersebut. Dari Pilgub Gorontalo hingga Pilgub Sulsel, ia mengakui bahwa setiap langkah membawa pelajaran berharga. Setiap pengalaman dalam kontestasi tersebut memberi pemahaman mendalam terhadap politik lokal dan aspirasi masyarakat.
Kesadaran terhadap pentingnya mempertahankan hak memilih adalah hal yang terus disuarakan Danny. Dengan pengalaman dan pandangannya, ia berharap masyarakat semakin memahami dan menghargai proses demokrasi yang telah dibangun bersama-sama. Dalam setiap kesempatan, ia bertekad untuk mendorong partisipasi aktif rakyat dalam setiap proses pemilihan kepala daerah yang akan datang.
